• PP NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KUMKM

• PP NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO

• PP NOMOR 33 Tahun 1998 TENTANG MODAL PENYERTAAN PADA KOPERASI

• PP NOMOR 9 TAHUN 1995 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI

• PP NOMOR 4 TAHUN 1994 TENTANG PERYSARATAN DAN TATA CARA PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI

PERMEN KOPERASI & UKM

• PERMEN KUKM NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG KELEMBAGAAN KOPERASI
• PERMEN KUKM NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUPUKAN MODAL PENYERTAAN PADA KOPERASI
• PERMEN KUKM NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN UMUM AKUNTANSI KOPERASI SEKTOR RIIL
• PERMEN KUKM NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI
• PERMEN KUKM NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI USAHA SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH OLEH KOPERASI
• PERMEN KUKM NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI
• PERMEN KUKM NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH OLEH KOPERASI
• PERMEN KUKM NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG PENGAWASAN KOPERASI
• PERMEN KUKM NOMOR 18 TAHUN 2015 PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI SUMBER DAYA MANUSIA KOPERASI, PENGUSAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
• PERMEN KUKM NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN RAPAT ANGGOTA KOPERASI
• PERMEN KUKM NOMOR 20 TAHUN 2015 PERMEN KUKM NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG PENERAPAN AKUNTABILITAS KOPERASI
• PERMEN KUKM NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINGKATAN KOPERASI
• PERMEN KUKM NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG KOPERASI SKALA BESAR
• PERMEN KUKM NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG (IPK) PEMERINTAH PROVINSI, KABUPATENKOTA PENGGERAK KOPERASI
• PERMEN KUKM NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG REVITALISASI KOPERASI
• BUKU PERMEN 2017

TUGAS POKOK

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Koperasi, Sumber Daya Manusia dan Usaha Kecil Menengah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas–tugas lain yang diberikan Walikota.

FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Koperasi, Sumber Daya Manusia dan Usaha Kecil Menengah.

2. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Koperasi, Sumber Daya Manusia dan Usaha Kecil Menengah.

3. Pembinaan Teknis di Koperasi, Sumber Daya Manusia dan Usaha Kecil Menengah.

4. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang Koperasi, Sumber Daya Manusia dan Usaha Kecil Menengah.

5. Pengelolaan ketatausahaan dinas.

6. Pelaksanaan tugas lain di bidang Koperasi, Sumber Daya Manusia dan Usaha Kecil Menengah yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PERDA KOTA TUAL NOMOR 03 TAHUN 2012

VISI :

“Terwujudnya  Kota  Tual  Sebagai Kota BERADAT" (Beriman, Ekonomi Kerakyatan, Responsif, Akuntabel, Demokrasi, Amanah, dan Transparan).

MISI :

• Mengembangkan Kegiatan Ekonomi Kerakyatan Yang Berbasis Pengembangan Perikanan, Pertanian, Periwisata, Perdagangan dan Jasa Yang Berorientasi Pasar Serta Memberikan Ruang Yang Cukup Bagi Peningkatan Kesempatan Kerja yang Baik.

• Mengembangkan Iklim Kondusif Untuk Peningkatan Daya Tarik Investasi Guna Mendukung Pertumbuhan Ekonomi, dengan pelaksanaaan program :

  1. Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif.

  2. Program  Pengembangan  Kewirausahaan  dan  Keunggulan  Kompetitif Usaha Kecil Menengah.

  3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.

  4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.